Benteng Kuto Besak

Benteng Kuto Besak adalah sebuah benteng bersejarah yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Bentuk benteng adalah persegi panjang dengan ukuran 288,75 meter × 183,75 meter. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Benteng Kuto Besak sebagai salah satu cagar budaya di Indonesia pada tanggal 3 Maret 2004. Saat ini, Benteng Kuto Besak menjadi salah satu objek wisata bersejarah yang populer di Palembang.

Benteng Kuto Besak awalnya merupakan bangunan keraton yang pada abad XVIII menjadi pusat Kesultanan Palembang. Gagasan mendirikannya diprakarsai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I yang memerintah pada tahun 1724–1758, dan pembangunannya diselesaikan oleh penerusnya, Sultan Muhammad Bahauddin, yang memerintah pada tahun 1776–1803. Sultan Mahmud Bahauddin adalah tokoh Kesultanan Palembang Darussalam yang realistis dan praktis dalam perdagangan internasional, serta seorang agamawan yang menjadikan Palembang sebagai pusat sastra agama di Nusantara. Menandai perannya sebagai sultan, ia pindah dari Keraton Kuto Lamo ke Kuto Besak. Benteng Kuto diresmikan sebagai tempat kediaman sultan beserta keluarganya pada 21 Februari 1792. Belanda menyebut Kuto Besak sebagai nieuwe keraton, alias keraton baru.

Keraton ini berdiri di tanah yang luas, berbentuk persegi panjang menghadap ke Sungai Musi, dengan panjang 274,32 meter dan lebar 182,88 meter. Dikelilingi tembok besar setinggi 9,14 meter dan setebal 2,13 meter, dengan empat kubu (bastion) di setiap sudutnya, serta sejumlah meriam dari besi dan kuningan. Keraton memiliki pelataran yang luas, balai agung, dan gerbang besar. Di dalamnya terdapat keputren, paseban, ruang penerimaan tamu, serta tempat kediaman sultan dan permaisuri. Di tengah keraton terdapat kolam dengan perahu, taman, dan pohon buah-buahan.

Kuto Besak seolah berdiri di atas pulau karena dibatasi Sungai Sekanak di bagian barat, Sungai Tengkuruk di bagian timur, dan Sungai Kapuran di bagian utara. Di antara Keraton Kuto Besak dan Keraton Lamo terdapat jalan menuju masjid utama kerajaan.